Jakarta – Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah cepat setelah terungkapnya kebocoran data enam juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data dirinya. Kasus ini kembali menjadi sorotan terkait keamanan siber di Indonesia. Jokowi pun meminta Kemenkominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk bertindak cepat dalam menanggulangi insiden ini.
Presiden menyatakan bahwa mitigasi terhadap kebocoran data ini harus dilakukan segera untuk mencegah dampak lebih lanjut. Dia menekankan bahwa koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait harus ditingkatkan agar penanganan bisa dilakukan dengan efektif.
“Saya sudah menginstruksikan kepada Kominfo dan Kemenkeu serta BSSN untuk melakukan mitigasi secepatnya. Ini sangat penting agar tidak terjadi dampak yang lebih besar,” ujar Jokowi dalam kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Jokowi menjelaskan bahwa kebocoran data bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa banyak negara lain juga mengalami insiden serupa akibat lemahnya pengelolaan keamanan data, terutama terkait penggunaan kata sandi yang mudah diretas.
“Kejadian ini juga terjadi di negara lain, mungkin karena keteledoran password atau penyimpanan data yang kurang aman. Kita harus belajar dari ini agar tidak terulang,” jelasnya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga turut memberikan tanggapan atas kejadian ini. Mereka menyatakan sedang melakukan investigasi untuk memastikan penyebab kebocoran data dan segera mengambil langkah perbaikan.
“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait informasi kebocoran data yang beredar,” ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rabu (18/9/2024).
Kebocoran ini diungkap oleh pakar keamanan siber, Teguh Aprianto, yang menemukan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang dijual mencakup NIK, alamat, nomor telepon, dan email. Harga jual yang ditawarkan mencapai sekitar Rp 150 juta untuk enam juta data NPWP.
“Kebocoran data ini sangat mengkhawatirkan, dan kami minta pemerintah segera memperkuat keamanan siber agar insiden seperti ini tidak terulang,” kata Teguh.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih waspada dan meningkatkan keamanan data pribadi. Masyarakat juga perlu lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadinya agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
