Isu kemungkinan pemblokiran Cloudflare oleh pemerintah menjadi perhatian besar di kalangan pengguna internet dan pelaku industri digital. Cloudflare selama ini digunakan ribuan situs legal di Indonesia untuk menjaga kecepatan, keamanan, dan stabilitas layanan. Banyak pihak menilai bahwa langkah pemblokiran dapat menimbulkan gangguan luas apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak teknis dan operasional di lapangan.
Kementerian Komunikasi dan Digital menilai Cloudflare belum memenuhi kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat. Selain belum terdaftar sebagai PSE, layanan Cloudflare disebut kerap dimanfaatkan situs judi online untuk menyembunyikan lokasi server mereka. Pemerintah memberikan tenggat empat belas hari kerja agar Cloudflare melakukan pendaftaran, sebelum sanksi administratif termasuk pemutusan akses diberlakukan.
Menurut Afif Hidayatullah dari ITSEC Asia, langkah pemblokiran ini tidak menyelesaikan akar persoalan judi online. Ia menjelaskan bahwa masalah sebenarnya berada pada domain ilegal yang terus berganti, bukan pada penyedia infrastruktur seperti Cloudflare. Afif menilai bahwa pemblokiran justru dapat memengaruhi lebih banyak layanan legal yang memanfaatkan Cloudflare untuk menjaga performa dan keamanan situs mereka.
Cloudflare merupakan penyedia infrastruktur internet yang menawarkan layanan Content Delivery Network untuk mempercepat waktu muat halaman web. Perusahaan ini juga menyediakan sistem perlindungan dari serangan terdistribusi, firewall aplikasi web, DNS cepat, mitgasi bot, serta fitur reverse proxy untuk menyembunyikan alamat server asli. Karena berbagai layanan tersebut, Cloudflare digunakan oleh lembaga pemerintah, perbankan, universitas, perusahaan besar, hingga startup yang bergantung pada akses stabil dan aman.
Afif menegaskan bahwa pemblokiran Cloudflare akan berdampak langsung pada ribuan situs legal di Indonesia. Layanan publik seperti sistem informasi pemerintah, layanan administratif, dan platform pengaduan dapat mengalami gangguan. Aplikasi transaksi keuangan seperti e wallet dapat melambat atau gagal memuat data. Marketplace dan aplikasi pemesanan dapat mengalami keterlambatan proses karena jaringan yang tidak stabil. Hilangnya server cache juga membuat kecepatan akses internet menurun drastis.
Pengguna internet diperkirakan akan merasakan dampak dalam waktu yang cepat. Halaman situs yang biasanya terbuka dalam hitungan detik bisa memerlukan waktu lebih lama atau bahkan gagal dimuat. Koneksi yang tidak stabil juga dapat berdampak pada layanan rapat daring, game online, dan berbagai aktivitas lain yang memerlukan koneksi internet yang konsisten. Situasi ini dapat menciptakan ketidaknyamanan yang cukup besar bagi pengguna sehari hari.
Dalam skenario terburuk, pemutusan akses Cloudflare dinilai dapat mengganggu stabilitas internet nasional. Tanpa lapisan perlindungan dari Cloudflare, sejumlah situs menjadi lebih rentan terhadap serangan. Risiko ini terutama tinggi pada sektor e commerce dan keuangan digital yang mengandalkan perlindungan tingkat lanjut. Kenaikan serangan dapat merusak kepercayaan pengguna dan memengaruhi kelancaran operasional bisnis.
Pengamat menilai bahwa kewajiban pendaftaran PSE tidak otomatis menghentikan situs judi online memanfaatkan layanan Cloudflare atau penyedia lainnya. Domain ilegal dapat diganti dengan cepat, sehingga pemblokiran infrastruktur tidak efektif untuk menekan aktivitas tersebut. Afif menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan kolaboratif dengan Cloudflare. Perusahaan tersebut sudah berpengalaman menangani permintaan resmi pemerintah berbagai negara dalam menutup domain bermasalah tanpa memutus layanan legal.
Pendekatan kolaboratif dinilai lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko gangguan terhadap stabilitas internet. Dengan dasar hukum yang jelas dan mekanisme komunikasi yang cepat, Cloudflare dapat menutup domain berbahaya secara efektif. Sementara itu, layanan legal dapat terus berjalan tanpa kendala yang merugikan pengguna dan pelaku bisnis.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa status PSE diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan penegakan aturan terkait konten terlarang. Pemerintah menyatakan terbuka untuk berdiskusi dengan platform global yang menunjukkan komitmen terhadap regulasi Indonesia. Pengguna Cloudflare diimbau untuk menyiapkan langkah antisipatif sambil menunggu keputusan akhir terkait pendaftaran PSE.
Keputusan pemerintah setelah masa tenggat akan menentukan apakah Cloudflare dapat tetap beroperasi seperti biasa di Indonesia. Pengamat mengingatkan bahwa kebijakan yang memengaruhi infrastruktur internet harus dilakukan dengan pertimbangan menyeluruh agar tidak menimbulkan gangguan yang tidak diperlukan. Dengan peran Cloudflare yang sangat besar dalam mendukung ribuan layanan digital, kebijakan yang hati hati dibutuhkan agar upaya mengatasi situs ilegal tidak berdampak pada layanan legal yang digunakan masyarakat setiap hari.
