Latar Belakang Kasus
Kota Binjai, Sumatera Utara, baru-baru ini dikejutkan oleh terungkapnya skandal korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah setempat. Kasus ini berfokus pada dana bagi hasil sawit senilai Rp 14,9 miliar, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi justru disalahgunakan oleh oknum-oknum di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Penahanan beberapa pejabat terkait, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUTR, berinisial RIP, menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai bertindak cepat setelah menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran. “Kami berharap semua yang terlibat dalam kasus ini dihukum seberat-beratnya,” ungkap salah satu warga yang merasa dirugikan oleh tindakan korupsi ini.
Proses Penyidikan yang Dimulai
Penyidikan resmi dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No: Print-03.a/L.2.11/Fd.2/10/2025 pada 6 Oktober 2025. Dalam proses ini, pihak kejaksaan berhasil mengumpulkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa dana yang diterima dari pemerintah pusat tidak dikelola dengan baik.
“Penyidikan menemukan adanya perbuatan melawan hukum dan proyek yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Kasi Intel Kejari Binjai, Noprianto Sihombing. Pada tahun anggaran 2023, Pemkot Binjai menerima dana sebesar Rp 7,9 miliar untuk tujuh paket kegiatan, namun seluruhnya tidak dilaksanakan sesuai perencanaan.
Kemudian, pada tahun anggaran 2024, Pemkot kembali menerima dana sebesar Rp 6,9 miliar untuk lima kegiatan, tetapi ternyata tidak ada satu pun yang dikerjakan sesuai rencana. Kejadian ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penetapan Tersangka Lain
Selain RIP, dua orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SFPZ yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan TSD dari unsur penyedia atau rekanan. Penahanan ketiga tersangka ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pejabat lainnya yang berpotensi melakukan tindakan serupa.
“Keputusan untuk menahan ketiga tersangka diambil setelah kami menilai bukti yang ada. Kami ingin memastikan bahwa semua yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan sanksi yang sesuai,” tegas Noprianto.
Pihak kejaksaan juga berencana untuk memanggil sejumlah saksi untuk memberikan keterangan. Ini penting untuk memperkuat bukti dan menemukan jejak aliran dana yang tidak wajar. “Kami akan terus meneliti aliran dana dan memastikan semua yang terlibat akan dimintai keterangan,” tambahnya.
Temuan Kecurangan dalam Proyek
Penyidikan mengungkapkan sejumlah kecurangan serius yang terjadi dalam proyek-proyek yang menggunakan dana sawit. Terdapat dua proyek fiktif yang tidak pernah dikerjakan, tetapi uang muka telah ditarik seluruhnya. Proyek tersebut adalah pemeliharaan berkala jalan di Jalan Samanhudi dan Jalan Gunung Sinabung, dengan total nilai kontrak sekitar Rp 4 miliar.
“Ini adalah tindakan penipuan yang sangat merugikan masyarakat,” ujar Noprianto. Selain itu, ditemukan juga bahwa ada keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Dari sepuluh proyek yang seharusnya selesai pada akhir tahun 2024, kenyataannya baru rampung sekitar Mei 2025.
Manipulasi dokumen juga terdeteksi, di mana pekerjaan yang belum selesai dicatat seolah-olah telah selesai pada 24 Desember 2024. “Kami menemukan tanda tangan yang dipalsukan dalam dokumen,” tegas Noprianto. Hal ini menunjukkan niat jahat untuk menipu masyarakat dan merugikan keuangan negara.
Kerugian Negara yang Terungkap
Menurut tim ahli yang diturunkan untuk mengecek mutu dan volume pekerjaan, ditemukan bahwa proyek-proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kerugian negara diestimasi mencapai Rp 2,6 miliar akibat kekurangan volume pekerjaan di lapangan.
“Dari hasil penghitungan, kami menemukan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak, dan ini sangat merugikan keuangan negara,” jelas Noprianto. Pihak kejaksaan berkomitmen untuk menelusuri semua jejak aliran dana yang tidak wajar dan menemukan semua pihak yang terlibat dalam korupsi ini.
Reaksi Masyarakat dan Aktivis
Kabar mengenai skandal ini langsung memicu reaksi dari masyarakat dan aktivis. Banyak yang merasa kecewa dan marah terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. “Kami sudah lelah mendengar berita tentang korupsi. Kami ingin perubahan nyata,” ungkap seorang aktivis sosial.
Masyarakat Binjai menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Kami ingin melihat penggunaan dana publik yang efektif dan akuntabel. Ini adalah uang kami,” kata seorang warga yang aktif dalam organisasi sosial di Binjai.
Pihak pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan anggaran agar kejadian serupa tidak terulang. “Kita butuh sistem yang lebih baik agar dana publik dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap seorang tokoh masyarakat.
Harapan untuk Perbaikan
Dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat berharap ada perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami ingin Pemkot Binjai lebih transparan dan akuntabel dalam menggunakan dana publik,” ungkap seorang anggota DPRD setempat.
Kasus ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. “Kami tidak ingin lagi mendengar berita tentang korupsi yang merugikan rakyat,” tambahnya.
Pemerintah pusat juga diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap pengawasan penggunaan dana bagi hasil di daerah, agar dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. “Kita semua harus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran,” seru seorang pengamat kebijakan publik.
Penutup
Kasus korupsi di Pemkot Binjai ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelaku korupsi. Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Binjai menunjukkan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Masyarakat berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan dan bahwa transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
