Pyongyang – Krisis banjir yang melanda Korea Utara pada Juli 2024 berujung pada tindakan keras dari rezim Kim Jong Un. Sebanyak 30 pejabat pemerintah dilaporkan dieksekusi mati pada Agustus 2024 setelah dianggap gagal melakukan mitigasi yang efektif terhadap bencana banjir, yang menewaskan ribuan orang di provinsi Chagang. Eksekusi ini pertama kali dilaporkan oleh TV Chosun dan kemudian diperkuat oleh media seperti The Straits Times dan Independent.
Menurut laporan tersebut, pejabat yang dieksekusi merupakan bagian dari pemerintah daerah yang gagal menangani banjir besar. Bencana ini menghancurkan ribuan rumah, lahan pertanian, serta infrastruktur utama di wilayah utara Korea Utara, termasuk kota Sinuiju dan sekitarnya. Lebih dari 15.000 orang terpaksa mengungsi akibat banjir ini, dan banyak di antara mereka kehilangan semua harta benda.
Badan Intelijen Nasional Korea Selatan melaporkan bahwa mereka sedang memantau dengan ketat situasi ini, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi internal di Korea Utara. Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang biasanya memberikan komentar terkait hubungan antar-Korea juga menolak untuk memberikan pernyataan mengenai eksekusi massal ini.
Dalam pertemuan darurat yang digelar pada akhir Juli, Kim Jong Un secara tegas menyatakan bahwa akan ada hukuman berat bagi siapa saja yang bertanggung jawab atas kegagalan mitigasi banjir. Pejabat-pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas mereka akhirnya menjadi sasaran eksekusi ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar.
Propaganda pemerintah Korea Utara menayangkan foto-foto Kim Jong Un yang secara langsung memantau upaya penyelamatan setelah banjir. Namun, media pemerintah tidak melaporkan adanya kematian yang disebabkan oleh banjir, meskipun sumber intelijen dari Korea Selatan memperkirakan ribuan orang telah meninggal.
Kim Jong Un juga menolak segala bentuk bantuan internasional yang ditawarkan setelah bencana ini. Sebaliknya, dia memerintahkan relokasi besar-besaran warga yang terdampak ke Pyongyang, di mana mereka akan menerima perawatan dan bantuan dari pemerintah. Upaya pembangunan kembali wilayah yang terdampak diperkirakan akan selesai dalam dua hingga tiga bulan, di mana selama itu ribuan warga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
