Pemerintah Taiwan menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh otoritas kehakiman setempat. Penetapan ini berkaitan dengan dugaan perekrutan tenaga kerja asal Taiwan secara ilegal untuk kepentingan operasional perusahaan teknologi tersebut.
Kasus ini menarik perhatian luas karena menyentuh sektor teknologi yang dianggap strategis oleh Taiwan. Otoritas setempat menilai praktik perekrutan tanpa izin dapat membahayakan keamanan nasional, terutama jika melibatkan teknisi dengan keahlian tinggi di bidang pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak.
Menurut hasil penyelidikan, Pete Lau diduga terlibat dalam perekrutan lebih dari 70 teknisi asal Taiwan tanpa persetujuan resmi pemerintah. Tindakan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, sebuah regulasi yang mengatur hubungan ekonomi dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China Daratan. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan asal China untuk mengajukan izin sebelum mempekerjakan warga Taiwan.
Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa aturan ini tidak bersifat administratif semata. Regulasi tersebut dibuat untuk mencegah perpindahan keahlian strategis secara tidak terkendali, khususnya di sektor teknologi tinggi seperti semikonduktor, komunikasi, dan perangkat pintar. Taiwan dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan teknologi penting di Asia.
Penyelidikan juga menyeret dua warga negara Taiwan berinisial Lin dan Cheng. Keduanya didakwa karena diduga membantu jalannya perekrutan ilegal tersebut. Peran mereka mencakup pendirian dan pengelolaan perusahaan, serta perubahan identitas badan usaha yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.
Otoritas menemukan bahwa sebuah perusahaan didirikan di luar Taiwan pada 2014 dengan nama yang berkaitan dengan OnePlus. Setahun kemudian, nama perusahaan tersebut diganti. Pergantian nama ini dinilai sebagai upaya untuk menyamarkan hubungan langsung dengan perusahaan induk dan menghindari pengawasan regulator Taiwan.
Selain soal perekrutan, aliran dana menjadi fokus utama aparat penegak hukum. Selama beberapa tahun, tercatat adanya transfer dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan aset riset.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar gaji teknisi, mendukung proses perekrutan, serta membeli peralatan operasional. Otoritas menilai penggunaan dana ini tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan, sehingga memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum yang terstruktur.
Dalam pemeriksaan, Cheng menyatakan dirinya hanya berperan sebagai perwakilan hukum yang menangani urusan administrasi dan perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa aktivitas perusahaan di Taiwan terbatas pada penelitian dan pengembangan produk.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi teknisi dan kepemimpinan tim. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien mandiri dan seluruh keputusan penting ditentukan oleh manajemen pusat. Keterangan ini menjadi bagian penting dalam penyelidikan karena menunjukkan adanya kendali langsung dari tingkat eksekutif.
Hingga kini, pihak OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum CEO mereka. Tidak adanya tanggapan terbuka membuat kasus ini terus menjadi sorotan publik dan industri. Banyak pihak menilai sikap perusahaan akan sangat menentukan arah penyelesaian kasus ini ke depan.
Kasus ini mencerminkan kebijakan Taiwan yang semakin ketat terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, dalam merekrut tenaga kerja lokal. Pemerintah Taiwan menilai praktik perekrutan tanpa izin berisiko melemahkan daya saing nasional dan membuka peluang kebocoran teknologi penting.
Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan telah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing yang diduga mendirikan entitas bayangan untuk merekrut teknisi lokal. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga ekosistem industri teknologi dalam negeri agar tetap aman dan berkelanjutan.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menjadi sinyal tegas bahwa Taiwan tidak ragu menindak pelanggaran hukum, meskipun melibatkan tokoh penting di industri teknologi global. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini masih menunggu proses hukum lanjutan serta sikap resmi dari OnePlus. Publik kini mencermati dampaknya terhadap citra perusahaan dan dinamika industri teknologi di kawasan Asia Timur.
