Latar Belakang Aksi
Banda Aceh, 16 Juni 2025 – Ratusan warga Aceh menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Aceh, menolak keputusan pemerintah yang menetapkan empat pulau menjadi bagian dari wilayah Sumatera Utara (Sumut). Dalam aksi ini, para demonstran mengibarkan bendera bulan bintang sebagai simbol kebanggaan dan identitas Aceh.
Keputusan mengenai penetapan pulau-pulau ini telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Masyarakat Aceh merasa bahwa langkah tersebut akan merugikan hak-hak mereka dan mengancam kedaulatan wilayah. “Kami ingin Aceh tetap utuh, tidak terpecah oleh kebijakan yang tidak berpihak pada kami,” ungkap Rizki, salah satu orator dalam aksi tersebut.
Proses Aksi yang Tertata
Massa berkumpul di Taman Ratu Safiatuddin, yang terletak dekat dengan kantor gubernur. Mereka datang dengan membawa spanduk bertuliskan ‘Merdeka’ dan ‘Referendum’, serta replika senjata dari kayu, menandakan semangat perjuangan mereka. Setelah melakukan orasi di depan gerbang, sekitar pukul 12.30 WIB, mereka melanjutkan aksi dengan memasuki pekarangan kantor gubernur.
Aksi ini mendapat pengawalan dari pihak Satpol PP dan kepolisian untuk memastikan keamanan. Kapolres setempat menyatakan bahwa mereka menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. “Kami akan menjaga agar aksi ini berlangsung damai,” ujar Kapolres.
Penolakan Terhadap Keputusan Mendagri
Dalam orasinya, Rizki menegaskan penolakan terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan empat pulau menjadi bagian dari Sumut. “Kami tidak menerima keputusan ini. Aceh punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri,” teriaknya, disambut sorakan massa yang penuh semangat.
Massa juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Mendagri Tito Karnavian. Mereka merasa bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan aspirasi rakyat Aceh dan hanya menguntungkan segelintir pihak. “Kami ingin pemerintah yang mendengarkan suara rakyat, bukan keputusan sepihak,” tambah Rizki.
Reaksi dari Pihak Berwenang
Pihak kepolisian dan Satpol PP telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya aksi. Kapolres menyampaikan bahwa mereka siap untuk berkomunikasi dengan perwakilan massa. “Kami mengerti betapa pentingnya isu ini bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.
Dalam dialog dengan perwakilan massa, pihak kepolisian menjelaskan bahwa mereka akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. “Suara Anda akan kami bawa ke pihak yang berwenang,” kata salah satu petugas kepolisian.
Dampak Sosial dan Potensi Konflik
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Warga Aceh merasa bahwa kebijakan tersebut mengancam identitas dan kedaulatan mereka sebagai daerah otonom. “Kami tidak ingin menjadi bagian dari Sumut. Kami ingin otonomi penuh,” ungkap seorang peserta aksi.
Penetapan empat pulau ini dapat memicu konflik antara Aceh dan Sumut. Jika pemerintah tidak menangani isu ini dengan bijak, situasi ini berpotensi menambah ketegangan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang dapat meredakan ketegangan.
Harapan Masyarakat Aceh
Masyarakat Aceh berharap agar pemerintah mendengarkan tuntutan mereka dan mempertimbangkan ulang keputusan yang diambil. Mereka ingin agar Aceh tetap memiliki kendali penuh atas wilayahnya. “Kami akan terus berjuang sampai suara kami didengar,” tegas seorang demonstran yang bersemangat.
Aksi ini juga menyoroti pentingnya dialog dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat merasa perlu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. “Kami ingin pemerintah lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan,” tambahnya.
Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan
Banyak warga Aceh yang merasa bahwa keputusan tersebut tidak mempertimbangkan sejarah dan budaya daerah. “Aceh memiliki kekhasan yang tidak bisa diabaikan. Kami ingin tetap mempertahankan identitas kami,” ungkap seorang ibu yang ikut serta dalam aksi. Mereka menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat Aceh.
Warga juga menilai bahwa keputusan ini berpotensi menambah masalah baru di Aceh. “Kami sudah cukup mengalami banyak masalah. Jangan tambahkan lagi dengan kebijakan yang tidak berpihak pada kami,” kata seorang pemuda yang turut berpartisipasi dalam aksi.
Aksi Berlanjut
Aksi penolakan ini diprediksi akan terus berlanjut hingga ada tanggapan resmi dari pemerintah. Masyarakat Aceh bertekad untuk terus memperjuangkan hak dan kedaulatan mereka. “Kami tidak akan mundur. Ini adalah perjuangan kami,” tegas seorang orator di depan massa.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat juga terlihat dalam aksi ini. Banyak organisasi lokal yang turut berpartisipasi dalam demonstrasi, menunjukkan bahwa isu ini adalah masalah bersama yang perlu diperjuangkan. “Kami bersatu untuk Aceh,” teriak salah satu peserta aksi.
Peran Media dalam Aksi
Media juga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai aksi ini. Dengan meliput demonstrasi, media membantu menyampaikan suara masyarakat Aceh kepada publik dan pemerintah. “Kami berharap media dapat membantu memperjuangkan hak kami,” kata seorang peserta aksi.
Pemberitaan yang berimbang dan objektif sangat dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat mengenai situasi yang terjadi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan.
Penutup
Aksi demonstrasi di Aceh menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki semangat juang untuk memperjuangkan hak dan identitas mereka. Dengan membawa bendera bulan bintang, mereka menegaskan bahwa Aceh adalah daerah yang memiliki sejarah dan kedaulatan tersendiri.
Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan dan merespons tuntutan masyarakat agar perdamaian dan keadilan dapat terwujud di Aceh. Ke depan, diharapkan akan ada dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Aceh harus tetap menjadi daerah yang dihormati dan diakui keberadaannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
