Pemutusan akses sementara terhadap Grok AI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi salah satu kebijakan paling menonjol di awal 2026 dalam pengawasan teknologi kecerdasan buatan. Langkah ini diambil setelah pemerintah menemukan maraknya penyalahgunaan Grok untuk membuat konten asusila berbasis rekayasa foto atau deepfake tanpa izin pihak yang menjadi objek.
Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi pada 10 Januari 2026. Pemerintah menilai praktik pembuatan pornografi palsu menggunakan AI telah menimbulkan risiko serius bagi keamanan dan martabat masyarakat di ruang digital. Konten yang dihasilkan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi merugikan korban secara psikologis dan sosial.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan sebagai langkah perlindungan. Pemerintah menempatkan keselamatan perempuan, anak, dan seluruh warga sebagai prioritas utama dalam kebijakan ini. Menurut Meutya, teknologi kecerdasan buatan tidak boleh menjadi alat untuk melanggengkan kekerasan digital.
Kronologi Pemutusan Akses
Berdasarkan pantauan di lapangan, akses ke Grok AI mulai dibatasi secara bertahap. Pengguna yang mencoba membuka Grok.com dan domain X.AI pada sejumlah jaringan internet diarahkan ke laman Trustpositif. Pada aplikasi mandiri Grok AI, muncul pesan kesalahan yang menandakan layanan tidak dapat diakses.
Namun, pemblokiran ini belum diterapkan secara merata. Pada beberapa penyedia layanan internet, Grok.com masih dapat diakses. Selain itu, fitur Grok yang terintegrasi di platform X tetap bisa digunakan melalui tab Grok. Untuk pembuatan gambar menggunakan mention atau penandaan akun @Grok, akses dilaporkan hanya tersedia bagi pelanggan X Premium.
Perbedaan kondisi ini menunjukkan bahwa pemutusan akses masih menghadapi tantangan teknis. Implementasi kebijakan bergantung pada kesiapan masing masing penyedia layanan internet dalam menerapkan pemblokiran sesuai arahan pemerintah.
Landasan Regulasi yang Digunakan
Komdigi menyatakan bahwa pemblokiran Grok AI mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 9, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik diwajibkan memastikan sistem yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarkan konten yang dilarang.
Pemerintah menilai bahwa penyalahgunaan fitur pembuatan gambar Grok AI telah melanggar kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pemutusan akses sementara dipandang sebagai langkah administratif yang sah sambil menunggu klarifikasi dan komitmen perbaikan dari pihak pengelola layanan.
Deepfake Seksual dan Risiko Nyata
Deepfake seksual nonkonsensual disebut sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan kecerdasan buatan yang paling berbahaya. Dengan teknologi ini, wajah seseorang dapat direkayasa ke dalam gambar atau video bermuatan pornografi, sehingga sulit dibedakan dari konten asli.
Dampaknya tidak hanya berhenti di ruang digital. Korban berpotensi mengalami tekanan psikologis, rasa malu, kerusakan reputasi, hingga gangguan dalam kehidupan sosial dan profesional. Dalam konteks hukum, korban juga sering menghadapi kesulitan pembuktian karena konten yang beredar tampak realistis.
Pemerintah menilai bahwa pembiaran terhadap praktik semacam ini dapat menurunkan rasa aman masyarakat di internet. Selain itu, kepercayaan publik terhadap konten visual dan teknologi AI secara umum juga terancam.
Posisi dan Tanggung Jawab Pengelola Grok
Grok AI dikembangkan oleh xAI, perusahaan teknologi yang didirikan oleh Elon Musk. Hingga kini, pemerintah Indonesia masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak pengelola Grok dan platform X terkait sistem pengamanan dan moderasi konten yang diterapkan.
Komdigi meminta penjelasan mengenai mekanisme pembatasan fitur sensitif, pengawasan penggunaan AI, serta langkah pencegahan agar teknologi tersebut tidak kembali disalahgunakan. Pemerintah menegaskan bahwa pemblokiran ini tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi, melainkan untuk memastikan penggunaan AI tetap berada dalam koridor hukum dan etika.
Dampak bagi Ekosistem Digital
Kasus Grok AI menjadi cerminan tantangan besar dalam pengelolaan teknologi kecerdasan buatan. Di satu sisi, AI menawarkan potensi besar bagi inovasi dan ekonomi digital. Di sisi lain, tanpa pengawasan yang memadai, teknologi ini dapat disalahgunakan dengan dampak yang luas.
Pemblokiran sementara Grok AI dinilai sebagai sinyal awal bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan AI di Indonesia. Ke depan, kasus ini berpotensi menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi kecerdasan buatan yang lebih komprehensif, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan masyarakat.
